Jumat , 20 Juli 2018
Home / INVESTIGASI / Bina Marga Tuding PLN Jadi Biang Mulurnya Proyek Underpass Matraman-Salemba
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal (kiri), dan proyek pembangunan Underpass Matraman-Salemba. Foto kegiatan proyek diambil pada hari Selasa (19/12/2017), atau dua hari setelah terlewatinya tenggat masa pelaksanaan, 17 Desember 2017. (Foto: Jefri Marpaung - IGS Berita).*

Bina Marga Tuding PLN Jadi Biang Mulurnya Proyek Underpass Matraman-Salemba

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal, secara tersirat dan tersurat menuding para pemilik utilitas, termasuk PT. PLN (Persero), menjadi biang mulurnya proyek “Underpass Matraman-Salemba”, Jakarta Pusat, yang kini masih dikerjakan PT Jaya Konstruksi (Jakon) dan sudah melewati batas waktu yang ditargetkan, 17 Desember 2017. Keterlambatan itu disebutkan sebagai akibat kendala utilitas —termasuk milik PT PLN— yang harus dipindahkan dulu, sehingga PT Jakon kehilangan waktu sekitar tiga bulan.

Hal itu disampaikan Yusmada kepada IGS Berita, melalui surat bernomor 9957/-1.792 tanggal 12 Desember 2017, sebagai dalil diberikannya perpanjangan waktu pelaksanaan kepada PT Jakon untuk menuntaskan proyek bernilai Rp 118,5 miliar tersebut hingga akhir Februari 2018.

“Keterlambatan bukan karena kesalahan dari pihak pertama (Dinas Bina Marga DKI Jakarta –red) dan kedua (PT Jakon –red), akan tetapi karena pihak lain (para pemilik utilitas –red) di luar kendali pihak pertama dan kedua, sesuai ketentuan pihak kedua dapat diberikan kompensasi berupa penggantian hari kerja,” kata Yusmada, dalam surat yang diterima Redaksi IGS Berita, Selasa (12/12/2017).

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan proyek “Underpass Matraman-Salemba” itu dilaksanakan dalam 393 hari kalender, terhitung mulai November 2016 hingga 17 Desember 2017. Namun, sebagaimana pengakuan PT Jakon, mereka baru memulai pekerjaan pada Maret 2017, atau sekitar empat bulan setelah penandatanganan kontrak.

Menurut Yusmada, itu bukanlah keterlambatan start, karena —sesuai jadwal— tahap pekerjaan konstruksi pengeborannya memang baru dilaksanakan mulai Maret 2017.

“Kegiatan Pembangunan Underpass Matraman-Salemba sudah berkontrak dengan penyedia jasa (PT Jakon –red) pada bulan November 2016 yang lalu dengan sistem kontrak Design and Build dan lump sum. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, di mana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi (pembangunan). Dalam hal ini pekerjaan perencanaan (design) dilaksanakan pada awal-awal masa kontrak, untuk kemudian pekerjaan konstruksi pengeboran dilaksanakan mulai bulan Maret 2017,” kata Yusmada.

Penjelasan Yusmada itu seolah membantah pernyataan Agung (Kepala Operasional PT Jakon di proyek Pembangunan “Underpass Matraman-Salemba”) pada pemberitaan IGS Berita sebelumnya, yang menyebutkan bahwa perencanaan awal tetaplah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, tidak mungkin dari pihak kontraktor.

Terkait keberadaan utilitas yang kemudian menjadi kendala, dan pernyataan Manajer PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Pulogadung, Marjono Mulyono, yang mengaku tidak menerima surat pemberitahuan dari Dinas Bina Marga selama tahun 2016, Yusmada menyampaikan dalihnya.

“Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada (para) pemilik utilitas termasuk PT PLN mengenai rencana pekerjaan fly over dan underpass dan dilanjutkan dengan beberapa kali rapat koordinasi dengan instansi terkait,” kata Yusmada, tanpa menjelaskan secara rinci kapan surat pemberitahuan tersebut dikirim dan rapat koordinasi itu dilaksanakan.

Menyinggung pengakuan Manajer PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Pulogadung, Marjono Mulyono, yang menyebutkan pihaknya mengalami kerugian senilai Rp 560 juta akibat kabel yang “digaruk” pelaksana proyek “Underpass Matraman-Salemba” (PT Jakon), Yusmada menyitir Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.

“Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Bab VII Relokasi Jaringan Utilitas Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, instansi pemilik jaringan wajib memindahkan jaringan utilitas terpasang yang terkena relokasi sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi,” kata Yusmada.

Namun, Yusmada tidak menjelaskan perbedaan antara “penggeseran” (relokasi) dengan “kena garuk” (yang menimbulkan kerusakan pada utilitas) berdasarkan Pergub tersebut.

 

Kabel PLN Rusak

Diperoleh keterangan, kabel utilitas milik PT PLN (Persero) di sepanjang proyek pembangunan “Underpass Matraman-Salemba” mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan penggantian. Kegiatan penggantian kabel yang rusak itu masih terus berjalan hingga saat ini.

Menurut pihak PT Indo Karya, yang ditunjuk sebagai penyedia dan pelaksana penggantian utilitas tersebut, kabel itu rusak karena “digaruk” pihak pelaksana proyek “Underpass Matraman-Salemba”.

“Kabel-kabel ini, yang sebelumnya berjenis Kabel Minyak, kini diganti menjadi Kabel XLPE. Kita mengganti. Ini kabel yang lama kita pindahin lagi tidak bisa, karena sudah terkena garukan beko. Jadi diganti karena rusak,” kata Maulud dari PT Indo Karya, saat ditemui IGS Berita di lokasi proyek.

Namun, sejauh ini, Manajer PT PLN (Persero) APP Pulogadung sendiri, Marjono Mulyono, belum bersedia memberikan keterangan resmi soal apa sebenarnya alasan dari penggantian kabel utilitas tersebut.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, mengkritisi ketidakcermatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam membereskan masalah dengan para pemilik utilitas, yang ujung-ujungnya membuat lokasi proyek pembangunan “Underpass Matraman-Salemba” menjadi tidak clean and clear.

“Selaku Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada seharusnya sudah bersurat kepada para pemilik utilitas akan adanya rencana pembangunan Pemerintah Daerah. Bukan cuma bersurat, tapi betul-betul aktif membereskan persoalannya hingga tuntas sebelum proyek berjalan. Hal itu agar para pemilik utilitas juga mengetahui, dan segera melaksanakan relokasi. Silakan dibaca juga Pasal 33 ayat (2) dari Pergub Nomor 195 Tahun 2010 tadi. Jangan cuma pasal satunya,” kata Ungkap kepada IGS Berita, Senin (18/12/2017).

Ungkap juga menegaskan, apapun alasannya, keterlambatan penyelesaian pembangunan “Underpass Matraman-Salemba” itu harus dijadikan sebagai temuan yang harus diselidiki hingga tuntas, karena telah melahirkan dampak yang cukup luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun disiplin tata kelola keuangan daerah. (jfm).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Argumentasi Kegilaan di Piala Dunia

Oleh YUKIE H. RUSHDIE   SUNGGUH di luar dugaan, tulisan saya kemarin (Menghitung Langkah Juara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *