Minggu , 18 Februari 2018
Home / IGS OPINION / Bila Wartawan (Harus) Berhenti Bertanya, dan Pengacara (Harus) Berhenti Beracara…

Bila Wartawan (Harus) Berhenti Bertanya, dan Pengacara (Harus) Berhenti Beracara…

Oleh YUKIE H. RUSHDIE

 

PERNAHKAH kita berbuat adil?

KH Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym sendiri mengaku belum berani mengambil kepastian tentang hal itu. Jangankan terhadap orang lain, kepada diri sendiri saja seringkali kita ini tidak bisa berlaku adil.

Contoh kecilnya, sudah adilkah kita dalam memperlakukan mata, hidung, mulut, telinga, hati, perut, isi kepala, bahkan alat kelamin kita sendiri?

Kalau sedang asyik menyantap makanan favorit, kita kerap tak lagi peduli pada perut yang sudah mau meledak.

Begitu pula kalau sedang “rajin” menjadi saksi pertandingan sepakbola Piala Dunia. Mata yang seharusnya sudah berhenti bekerja pun kita paksakan untuk “lembur”.

Wartawan dan pengacara termasuk dua profesi yang sepertinya tidak pernah mau berhenti bicara tentang keadilan. Karni Ilyas menjalani keduanya. Dan, nama majalah yang dulu dikelolanya pun adalah Forum Keadilan.

Tapi, apakah itu berarti bahwa seorang Karni Ilyas sudah berani mentasbihkan dirinya sebagai “manusia adil”?

Saya yakin jawabannya “tidak”. Karena, dia sendiri pernah menyatakan dalam salah satu tulisan kolomnya: “Keadilan yang paling hakiki itu baru bisa dilakukan bila manusia sudah tidak lagi mempunyai kepentingan…”

Sebegitu beratnyakah kata “adil” dan “keadilan” itu?

Ketika seorang wartawan (dipaksa harus) berhenti bertanya, dan pengacara (dipaksa harus) berhenti beracara, mereka pasti bakal langsung merasa dizalimi, merasa diperlakukan tidak adil, bahkan merasa sudah “dibunuh”.

Itu sama halnya dengan wasit sepakbola yang dilarang meniup peluit, penari dilarang menari, penjahit dilarang menjahit, atau koruptor dilarang korupsi.

Ups, perumpamaan yang terakhir itu tolong dianggap tidak ada saja dalam tulisan ini. Terlalu normatif. Terlalu mengawang-awang. Mengada-ada. Tidak membumi.

Mari kita kembali ke bumi. Tepatnya bumi Indonesia.

Ada satu masa di mana wartawan tak lagi leluasa untuk bertanya. Setiap pertanyaan yang meluncur darinya selalu dianggap sebagai aksi subversif yang berpotensi merontokkan sendi-sendi kenegaraan.

Ada juga satu masa di mana para pengacara seolah tak mendapat kebebasan untuk beracara. Berbagai pembatasan, termasuk ranjau-ranjau yang mematikan, dibangun mengelilingi profesi ini. Hanya pada “acara-acara” tertentulah mereka boleh muncul.

Apa yang kemudian terjadi?

“Kalau memang tidak boleh bertanya, tolonglah pikirkan timbal baliknya yang adil,” kata si wartawan.

“Kalau memang tidak boleh beracara, tolonglah rumuskan mekanisme kompensasinya yang berkeadilan dan berkemakmuran,” kata si pengacara.

Sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, fenomena itu jualah yang – antara lain – memicu lahirnya rombongan wartawan bodrex, wartawan “muntaber” (muncul tanpa berita), wartawan “cilok” (kecil tapi mencolok), WTS (wartawan tanpa suratkabar), pengacara kartu nama, pengacara “kosasih” (ongkosnya dapat dikasih), pengacara “linglung” (keliling-keliling mencari pulung), dan sebagainya.

Dengan kata lain, kondisinya memang menjadi tidak lebih baik. Saya membayangkan, kalau wartawan tak dihambat untuk bertanya dan pengacara tak disumbat untuk beracara, kedua profesi ini pasti bakal mengalami kemerosotan peminat. Karena, hanya mereka yang memang memiliki militansi terhadap profesinya itulah yang bakal bertahan.

Kedua profesi itu takkan lagi dianggap menarik dan gampang. Kalau sebelumnya cukup dengan satu pertanyaan saja sudah bisa “istirahat kerja” selama sebulan (bahkan dua-tiga bulan), situasinya bakal berubah menjadi jauh lebih rumit. Sudah bertanya hingga berbusa pun, tetap saja rasanya seperti bulan Ramadhan seumur hidup.

Siapa yang sesungguhnya menciptakan fenomena tak sedap seperti saat ini? Seperti kata Karni Ilyas, “kepentingan”.

Ya, itulah faktor yang telah membuat semua orang menjadi memiliki keberanian untuk bernegosiasi dengan norma-norma, sekaligus menjatuhkan harkat dan derajat dari segala hal yang bersifat normatif.

Suatu hari, saya berjumpa dengan mantan “guru” yang ternyata sudah termasuk kategori pikun. Ia memeluk saya. Berkali-kali menatap saya dengan penuh kekaguman. Ia tak berhenti menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu kembali memeluk saya erat.

“Luar biasa! Saya kagum sama kamu, Budi,” bisiknya, di telinga saya.

Beliau memang pikun. Bahkan salah sangka karena menganggap saya adalah Budi, murid kesayangannya dulu. Tapi, pelukan hangatnya itu, sungguh menyejukkan hati saya.

Ternyata, pikun bisa membuat seseorang melakukan hal yang terasa “adil” oleh orang lain. Boleh saja dia “salah ingat” terhadap saya. Tapi, ia tetap sudah memberikan pelukan hangat buat saya.

Haruskah kita pikun dulu untuk bisa bersikap adil? Setahu saya, selama ini juga kita selalu “pikun” dengan apa yang telah kita perbuat sendiri, tapi senantiasa “cerdas” dalam menghitung perilaku orang lain.

Tapi, sudahlah, lebih baik saya segera menghentikan tulisan ini. Daripada keburu ngawur dan semakin terjebak di dalam ketidakadilan.

Selamat bermalam Minggu… (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

About Yukie Rushdie

Check Also

“Sial”-nya Patrialis Akbar

Oleh DENNY SIREGAR PATRIALIS Akbar memang sial. Ia pasti tidak menduga akan tertangkap tangan dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *