Jumat , 19 Oktober 2018
Home / DAERAH / BBPJN II Medan Digugat, Hasil Lelang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Terancam Batal

BBPJN II Medan Digugat, Hasil Lelang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Terancam Batal

MEDAN (IGS BERITA) — PT Marudut Tua Jaya (MTJ), salah satu peserta tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa di Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/6/2018), sekaligus membuat hasil lelang dari proyek nasional senilai Rp 34,97 miliar itu terancam harus dibatalkan.

Gugatan PT MTJ itu terdaftar di PN Medan dengan Nomor Perkara 378/Pdt-G/2018/PN.Mdn tertanggal 26 Juni 2018. Pada perkara tersebut, PT MTJ menggugat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PJN Wilayah I Sumut (Tergugat I), Pejabat Pembuat Komitmen 05 Tanjung Dolok (Tergugat II), Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut (Tergugat III), Kepala Balai Besar PJN (BBPJN) II Medan (Tergugat IV), serta Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Tergugat V).

Pihak PN Medan, melalui staf di bagian Humas, membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan PT MTJ tersebut.

“Ya, betul. Baru (Selasa) siang tadi gugatan itu didaftarkan, dan mendapat Register Nomor 378/Pdt-G/2018/PN.Mdn,” kata salah seorang staf humas PN Medan kepada IGS Berita, Selasa (26/6/2018).

Sementara itu, Direktur PT MTJ, Wanri Rahaman Tua Turnip, yang mengantungi Surat Kuasa dari Direktur Utama Pati Simanjuntak untuk mengajukan gugatan tersebut, menyatakan, upaya hukum ini dilakukan sebagai langkah awal dari perjuangan membongkar dugaan pengaturan dan persekongkolan di BBPJN II Medan dalam proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa.

“Kami mencium adanya gelagat untuk melakukan segala cara demi memuluskan skenario yang sudah mereka rancang. Sanggahan kami tidak dibalas, dan dua perusahaan peserta lelang lainnya digugurkan di tahap evaluasi harga dengan alasan teknis, yang sebetulnya tidak termasuk dalam komponen penilaian pada tahap tersebut. Hal itu diduga semata-mata untuk mendorong perusahaan dengan penawaran tertinggi menjadi pemenang,” kata Wanri kepada IGS Berita di PN Medan, Selasa (26/6/2018).

Pada proses tender tersebut, PT MTJ tercatat sebagai penawar terendah ketiga, sementara perusahaan yang kemudian ditetapkan Pokja jadi pemenang, PT Mitha Sarana Niaga (MSN), adalah penawar terendah nomor 13 dari 14 peserta.

Setelah lolos dari tahap evaluasi administrasi, PT MTJ digugurkan pada tahap evaluasi teknis, karena Pokja menilai salah seorang tenaga ahlinya tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Disebutkan, “General Superintendent a/n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala-Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang – Kotabuluh – Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC).”

Konon, dasar pengguguran PT MTJ dengan alasan tersebut karena Pokja meminta dan menerima informasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 05 Tanjung Dolok.

“Pihak kami memiliki dalil yang sangat kuat untuk membantah alasan pengguguran tersebut. Maka, begitu tiba masanya, kami langsung meng-upload Surat Sanggahan Nomor 025/PEN/SGHN/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 melalui sistem LPSE. Ternyata, hingga berakhirnya proses tender, Pokja sama sekali tidak menjawab sanggahan kami tersebut. Padahal, Pasal 81 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya menegaskan, ULP (pejabat pengadaan) wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 hari kerja setelah surat sanggahan diterima,” kata Wanri.

 

Lelang Cacat

Persoalan tak dijawabnya sanggahan itu kemudian menjadi materi utama dalam gugatan PT MTJ di PN Medan. Pasalnya, lanjut Wanri, tak dijawabnya sanggahan itu membuat hasil lelang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa jadi cacat.

“Sebelum sanggahan dijawab, proses lelang tidak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Tapi, ternyata, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Pokja tetap melanjutkan proses tender itu ke tahap-tahap berikutnya hingga selesai,” kata Wanri.

Senyatanya, Wanri menambahkan, begitu melihat proses terus berlanjut, pihak PT MTJ segera menyampaikan pengaduan dan lampiran surat sanggahannya ke APIP, dengan tembusan kepada Pokja, PPK 05 Tanjung Dolok, dan Kepala BBPJN II Medan, sekaligus meminta proses lelang dihentikan dulu sebelum sanggahannya dijawab.

“Namun, semuanya seperti menutup mata dan telinga terhadap upaya kami itu. Tender terus berjalan, hingga akhirnya terjadi penandatanganan kontrak antara PPK 05 Tanjung Dolok dengan perusahaan pemenang, PT MSN, pada tanggal 28 Februari 2018,” kata Wanri.

Tiba-tiba, kisah Wanri, tanggal 6 Maret 2018, atau sekitar enam hari setelah penandatanganan kontrak PPK dengan pemenang tender, Pokja mengirimkan surat bernomor 38/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tertanggal 6 Maret 2018 perihal Tanggapan Jawaban Sanggahan, dilampiri surat nomor 28/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dan surat dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR bernomor PA.03.03-5d/240 tertanggal 5 Maret 2018 perihal Permasalahan Jawaban Sanggah.

Dalam surat Tanggapan Jawaban Sanggahan itu, Pokja menjelaskan, mereka sebetulnya sudah menjawab sanggahan PT MTJ dan meng-upload­-nya ke sistem LPSE pada tanggal 21 Februari 2018. Namun, ia tidak muncul di LPSE karena sistem tidak menyimpan file jawaban sanggah yang di-upload tanpa mengisi kolom uraian “jawaban sanggahan”.

Dalih Pokja itu sesuai dengan penjelasan dari surat Pusdatin Kementerian PUPR nomor PA.03.03-5d/240. Di surat itu, Pusdatin menandaskan: (1) tidak ditemukan data Jawaban Sanggahan pada paket “Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa” (Kode Lelang 36925064) di SPSE; dan (2) file Jawaban Sanggah yang telah di-upload Pokja pada tanggal 21 Februari 2018 tidak muncul di SPSE karena sistem tidak menyimpan file Jawaban Sanggah yang di-upload tanpa mengisi kolom uraian “Jawaban Sanggah”.

“Penjelasan Pusdatin itu memperkuat fakta tidak adanya jawaban sanggah dari Pokja di sistem LPSE. Itu pun memperjelas adanya kelalaian teknis dari Pokja saat meng-upload jawaban sanggahnya dengan tidak menuliskan kata Jawaban Sanggah pada kolom uraian, sehingga sistem di LPSE tidak bisa menyimpan file jawaban sanggah tersebut,” kata Wanri.

Menurutnya, karena tender paket “Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa” itu menggunakan metoda E-Lelang Umum, maka Jawaban Sanggah yang sah adalah Jawaban Sanggah yang muncul pada sistem di LPSE.

“Kalau tidak muncul, itu sama saja dengan tidak ada. Ini setara dengan sanggahan yang salah dalam proses upload sehingga tak muncul pada sistem di LPSE, maka akan dinyatakan sebagai tidak ada sanggahan. Begitu juga dengan dokumen-dokumen lainnya, termasuk pendaftaran peserta, Dokumen Pengadaan, dan Dokumen Penawaran. Pada metoda ini, yang sah adalah yang berhasil di-upload secara sempurna ke sistem di LPSE. Kalau salah satu peserta gagal melakukan upload dokumennya, pihak Pokja sendiri pasti bakal menyatakan perusahaan itu tidak menyerahkan dokumennya dan tidak akan diikutsertakan pada tahap evaluasi,” kata Wanri.

Berdasarkan hal itu, PT MTJ memohon melalui PN Medan agar segala proses dan hasil pelelangan paket “Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa” tersebut dinyatakan gagal dan harus dibatalkan, karena telah cacat secara hukum.

 

1001 Upaya

Lebih jauh, Wanri menyinggung adanya 1001 cara dari pihak Pokja yang diduga dilakukan demi memuluskan skenario memenangkan perusahaan tertentu dengan penawaran tertinggi.

Ia mengkritisi apa yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Di tahap Evaluasi Harga, yang sangat menentukan proses penetapan pemenang, dua perusahaan yang mengajukan penawaran lebih rendah dari PT MSN, yakni PT Bumi Infrastruktur Nusantara (BIN) dan PT Nada Karya Bangun Persada (NKBP), digugurkan karena alasan “teknis” (unsur referensi personal inti). Alhasil, PT MSN —dengan harga penawaran tertinggi— melenggang jadi pemenang.

“Unsur referensi personal inti menjadi komponen penilaian pada tahap Evaluasi Teknis. Kedua perusahaan tadi, BIN dan NKBP, sudah dinyatakan lulus. Tapi, tiba-tiba, di tahap Evaluasi Harga, keduanya digugurkan karena alasan teknis yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus. Padahal, sesuai Dokumen Pengadaan yang dibuat Pokja sendiri, unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap Evaluasi Harga adalah Total Harga Penawaran terhadap HPS, Harga Satuan Timpang, dan Klarifikasi Kewajaran Harga. Pada unsur-unsur ini, saya yakin penawaran BIN dan NKBP lebih kompetitif ketimbang PT MSN. Ada apa ini sebenarnya?” kata Wanri.

Maka, PT MTJ pun mendesak para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap segala hal yang terjadi pada proses tender “Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa” di Pokja PJN Wilayah I Sumut ini.

“Apakah semua peristiwa itu dilatarbelakangi oleh motif-motif yang mengandung unsur pelanggaran pidana, perdata, atau administrasi? Semua pihak harus konsekuen dan konsisten kalau memang sama-sama memiliki semangat menyelamatkan negara dari rongrongan para koruptor, konspirator, dan mafia-mafia perampok anggaran negara,” kata Wanri.

Sejauh ini, pihak para tergugat, termasuk Kepala BBPJN II Medan, Paul Ames Halomoan Siahaan, belum memberikan responnya terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan IGS Berita. (mps/yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Polres Gowa Gelar Simulasi Pengamanan bersama Bupati, Ini Tujuannya

GOWA, SULSEL (IGSBERITA) – Polres Gowa (Kepolisian Resor Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan) menggelar simulasi pengamanan …

Tinggalkan Balasan