Kamis , 18 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Bangunan Bermasalah Menjamur, Dinas CK-TRP Tutup Mata
Insert: Subandi, Kepala Seksi CK-TRP Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Foto: Dok. IGS Berita).*

Bangunan Bermasalah Menjamur, Dinas CK-TRP Tutup Mata

JAKARTA (IGS BERITA) — Bangunan bermasalah, baik yang berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tak sesuai IMB, tak sesuai peruntukkan, maupun yang tak sesuai zonasi, terus menjamur di DKI Jakarta. Sementara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CK-TRP) DKI Jakarta, yang memiliki kewenangan menangani persoalan semacam itu, seolah tutup mata terhadap fenomena tersebut.

“Dinas CK-TRP DKI Jakarta tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu lima Suku Dinas (Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, dan Utara), serta 42 Kepala Seksi di tingkat kecamatan, untuk menangani masalah tersebut. Namun, entah kenapa, mereka seolah tutup mata terhadap fakta blongkotan yang bisa dilihat secara nyata oleh setiap orang itu,” kata Tumpak Pakpahan, SH., Ketua Umum LSM Jaringan Masyarakat Anti-Korupsi (Jamak), kepada IGS Berita di Jakarta, Kamis (13/7).

Menurut Tumpak, pihaknya sudah menyampaikan informasi dan laporan kepada Dinas CK-TRP DKI Jakarta terkait bangunan-bangunan bermasalah tersebut. Namun, hingga detik ini, ia belum melihat adanya tindakan nyata dari instansi tersebut untuk menegakkan Perda dan Pergub DKI Jakarta.

“Kami telah menyampaikan informasi dan laporan, langsung ke Dinas CK-TRP. Namun, kondisi di lapangan, tidak kami temukan adanya tindakan yang seharusnya diberikan kepada bangunan-bangunan tersebut, sebagaimana diatur dalam Perda dan Pergub DKI Jakarta,” kata Tumpak.

Bangunan gedung di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, yang diduga tidak mengantungi IMB (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Maka, sambung Tumpak, adalah masuk akal kalau kemudian muncul dugaan kuat adanya permainan mata antara para pelaksana atau pemilik bangunan-bangunan bermasalah tersebut dengan oknum-oknum di jajaran Dinas CK-TRP DKI Jakarta.

“Pelanggaran bangunan bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditemukan dan dibuktikan, karena ia bersifat fisik, transparan, blongkotan, dan bisa dilihat dengan mata telanjang,” kata Tumpak.

Aktivis LSM itu pun menyayangkan ketertutupan Dinas CK-TRP DKI Jakarta terhadap informasi dan laporan masyarakat. Padahal, itu merupakan ujud dari interaksi positif antara masyarakat dengan pemerintah dalam menangani berbagai penyimpangan dan pelanggaran.

Bangunan hotel di Jakarta Selatan yang diduga tidak sesuai dengan IMB-nya. Akses pejalan kaki pun terganggu akibat adanya pembangunan hotel tersebut (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

“Apapun ceritanya, kelalaian atau pembiaran Dinas CK-TRP terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, berdampak pada munculnya kerugian keuangan daerah (Pemprov DKI Jakarta) di sektor pendapatan. Karena, dana yang seharusnya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu tidak lagi masuk ke Kasda (Kas Daerah) melainkan mengalir ke kasda (kas dapur) para oknum berseragam Dinas CK-TRP,” kata Tumpak.

Menyikapi informasi dari LSM Jamak itu, tim investigasi IGS Berita pun tergerak melakukan pemantauan ke berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Hasilnya, di wilayah Jakarta Selatan saja, khususnya di Kecamatan Kebayoran Baru, sudah ditemukan lebih dari 50 bangunan yang diduga bermasalah dan belum tersentuh tindakan konkret jajaran Dinas CK-TRP DKI Jakarta.

 

Wewenang Satpol

Jelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, seiring munculnya aturan mengenai pelimpahan kewenangan pembongkaran bangunan bermasalah kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tamo PS —Kasatpol PP Jakarta Barat— sesumbar akan membongkar sekitar 30 bangunan bermasalah di wilayah kerjanya pasca-Lebaran.

Namun, hingga saat ini, tindakan tersebut belum juga bisa dilakukan. Karena, menurut Tamo PS, anggarannya belum tersedia.

Bangunan Gedung Tinggi di Kawasan Bisnis SCBD, Jakarta Selatan, yang diduga tidak mengantungi IMB (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Malah, belakangan, Kasatpol PP Jakbar itu berdalih, untuk Tahun Anggaran 2017 ini, penertiban terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi perizinan dan peruntukkan tersebut masih menjadi kewenangan dari Kantor Sudin CK-TRP di masing-masing wilayah.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Satpol PP DKI Jakarta, Iwan Pangihutan Samosir, mencoba meluruskan dalih Kasatpol PP Jakbar tadi.

“Karena Pergub (untuk) transisinya baru selesai, kondisi sekarang anggaran (pembongkaran itu) masih di (jajaran Dinas) CK-TRP. Kita membongkar atas rekomendasi teknis (rekomtek) dari (jajaran Dinas) CK-TRP, melalui pengawasan dan pengendaliannya. Kecuali untuk bangunan liar, kita langsung bongkar setelah prosedur administratif kita tempuh,” kata Iwan melalui pesan WhatApps-nya kepada IGS Berita.

Namun, Iwan tidak dapat menyebutkan berapa jumlah bangunan yang sekarang sudah mereka bongkar atas rekomtek dari jajaran Dinas CK-TRP itu.

“Untuk jumlah yang sudah direkomtek, saya belum monitor. Karena, rekomtek masuk ke bidang penindakan,” katanya.

Ketika IGS Berita mencoba menanyakan hal tersebut kepada Kepala Bidang Penindakan Dinas Satpol PP DKI Jakarta, Budi Novian, yang bersangkutan tidak memberikan keterangan. (jfm).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Rumah Pompa Waduk Bojong

TERUNGKAP | Rumah Pompa Waduk Bojong Ternyata untuk Pengembang

JAKARTA (IGS BERITA) — Akhirnya, misteri di balik pembangunan (kembali) Rumah Pompa Waduk Bojong di …

Tinggalkan Balasan