Kamis , 18 Oktober 2018
Home / IGS OTOMOTIF / Aliando Tolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017
Babe Bowie, Koordinator Aliansi Nasional Driver Online (Aliando), saat berorasi di tengah aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu (Foto: Dok. IGS Berita).*

Aliando Tolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017

JAKARTA (IGS BERITA) — Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menyatakan menolak tegas pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Hal itu disampaikan Koordinator Aliando, Babe Bowie, yang juga Ketua Serikat Pekerja Pengemudi Online (SPPO) Indonesia, melalui siaran pers yang diterima Redaksi IGS Berita, Rabu (24/1/2018).

Setidaknya, sebagaimana terurai dalam siaran pers itu, terdapat 5 tahap atau syarat untuk menjadi taksi online berdasarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang justru mendorong Aliando memilih menolak pemberlakuan regulasi tersebut. Berikut ini adalah uraiannya.

 

Upgrade SIM A Jadi SIM A Umum

“SIM A Umum? Apakah secara de facto dan de jure kita dikategorikan dalam transportasi publik? Bukankah transportasi online adalah transportasi tertutup (private) yang hanya bisa dipesan lewat aplikasi dan dalam posisi terhubung dengan koneksi internet (online)? Pemerintah salah fatal dalam memahami konteks ekonomi berbasis teknologi.

“Golongan SIM A Umum, berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, adalah untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

“Sangat jelas bunyi pasal tersebut. Jadi, transportasi online tidak perlu driver mengubah SIM A biasa menjadi A Umum.

“Dalam hal ini tidak seperti yang dimaksud pada frasa dipungut bayaran (Transportasi Publik), tetapi sebagai hak atas kewajiban yang telah dilakukan (prestasi) dalam perjanjian sewa menyewa (1548 KUH-Perdata). Perjanjian dapat tertulis atau tidak tertulis. Dengan menyetujui harga atas jasa di dalam aplikasi customer, artinya sudah terjadi kesepakatan.”

 

Kendaraan dan Akun Terdaftar di Badan Hukum (Koperasi atau PT)

“Mengapa? Kendaraan pribadi yang digunakan untuk transportasi online adalah termasuk ke dalam perjanjian sewa menyewa yang menentukan harga/jasa sesuai kesepakatan antara penyedia jasa dan penerima jasa yang difasilitasi dengan teknologi.

“Koperasi, PT, atau perseorangan? Semua sama-sama subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk memiliki usaha/bisnis.

“Kontrol? Ini tentang kesepakatan persona yang difasilitasi dengan perusahaan aplikasi. Dalam hal ini tidak seperti yang dimaksud pada frasa dipungut bayaran (Transportasi Publik), tetapi sebagai hak atas kewajiban yang telah dilakukan (prestasi) dalam perjanjian sewa menyewa (1548 KUH-Perdata). Perjanjian dapat tertulis atau tidak tertulis. Dengan menyetujui harga atas jasa di dalam aplikasi customer, artinya sudah terjadi kesepakatan.

“Transportasi liar? Akun mitra pengemudi mempunyai data informasi, baik informasi personal mitra pengemudi ataupun kendaraan secara detail, dan perusahaan aplikasi mensyaratkan kualifikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (tahun minimal).

“Sebaliknya, banyak miscontrol pada kendaraan umum dan seringkali terjadi kriminal di angkutan umum.”

 

Lakukan Uji KEUR/KIR

“Untuk apa? Terkait keselamatan di jalan, plat hitam ataupun plat kuning sama-sama mendapatkan perlindungan Jasa Raharja.”

 

Dapatkan Kartu Pengawas (KP)

“Setelah 3 poin syarat menjadi driver online menurut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tadi tidak diikuti, berarti kita adalah driver online yang merdeka dan mandiri tanpa ada kekhawatiran dipersulit oleh aturan pemerintah yang memberatkan individu driver online.”

 

Penempelan Stiker Tanda ASK

“Istilah Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah nomenklatur sepihak yang muncul di Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, dan hal itulah cara yang paling strategis membawa plat hitam untuk tunduk terhadap regulasi angkutan umum.

“Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 ataupun UU Nomor 22 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur hal itu. Padahal Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 ini hanyalah peraturan pelaksana dari PP Nomor 74 tadi terkait Umum Tidak Dalam Trayek. Bahkan Permenhub ini pun bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkapolri) terkait TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).”

Menurut Babe Bowie, Aliando memilih menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 ini demi melawan penindasan monopoli korporasi besar, yang notabene juga milik atau setidaknya konco perusahaan aplikasi.

“Kalau ingin melakukan perubahan, sampaikanlah fakta yang terjadi di lapangan. Bukan justru menjadi corong pemerintah hanya untuk mengusung kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri,” kata Babe Bowie.

Ia menegaskan, pemberlakuan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 harus ditolak mentah-mentah, karena akan sangat merugikan para driver online.

“Hal-hal itulah yang antara lain mendasari rencana kami untuk menggelar aksi unjuk rasa akbar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, 29 Januari 2018,” kata Babe Bowie. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Abu Tours

Korban Abu Tours | Kapan Uang Kami Kembali?

MAKASSAR (IGS BERITA) — Sepasang suami-istri, Jamal dan Musdalifah, korban penipuan agen perjalanan ibadah haji …

Tinggalkan Balasan