Sabtu , 23 Juni 2018
Home / DAERAH / Alami Dua Perubahan Mendasar, Tender Proyek Jalan Balige Bypass Senilai Rp 30 Miliar Ditengarai Sarat Rekayasa
Pembangunan Jalan Balige Bypass, solusi mengatasi masalah infrastruktur Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, terancam melahirkan masalah baru. (Foto: Dok. Grafis - IGS Berita).*

Alami Dua Perubahan Mendasar, Tender Proyek Jalan Balige Bypass Senilai Rp 30 Miliar Ditengarai Sarat Rekayasa

MEDAN (IGS BERITA) — Proses tender proyek Pembangunan Jalan Balige Bypass senilai Rp 30 miliar, yang kini tengah berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), mengalami dua perubahan mendasar pada dokumen lelang.

Akibatnya, sejumlah pihak menengarai kegiatan yang didanai APBN Tahun Anggaran 2017  di bawah Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ini sarat rekayasa dan mengarah kepada salah satu perusahaan tertentu.

Disebut mendasar, karena dua perubahan itu menyangkut persyaratan teknis dan waktu pelaksanaan kerja, yang dianggap akan sangat menyulitkan para peserta lelang lainnya, sehingga memudahkan pihak panitia untuk menggugurkan para pesaing dari “perusahaan jagoan”-nya.

“Indikasi adanya pengarahan proyek ini terlihat dari dokumen lelang yang sepertinya ada unsur kesengajaan dipersulit,” kata Direktur PT. Marudut Tua Jaya, Pati Simanjuntak, saat dijumpai wartawan usai pelaksanaan pemberian penjelasan (aanwijzing) lapangan di Desa Tambunan Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, Rabu (22/3).

Menurut Pati, pada dokumen lelang tertera concrete pump sebagai salah satu daftar peralatan yang diminta. Peralatan ini dinilai tidak relevan untuk mendukung pekerjaan proyek jalan Balige Bypass.

“Kuat dugaan, peralatan concrete pump yang diminta pada dokumen lelang hanya akal-akalan saja. Tujuannya untuk mempersulit perusahaan lain mengikuti proses lelang,” kata Pati.

Pandangan Pati Simanjuntak itu diamini sejumlah pihak lainnya, termasuk Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, yang sejak awal memang serius memantau setiap proses dari proyek Pembangunan Jalan Balige Bypass ini.

“Kemunculan syarat-syarat yang tidak relevan dalam dokumen lelang seringkali menjadi senjata untuk mengunci agar proyek itu jatuh ke tangan perusahaan tertentu yang memang sudah dikondisikan sejak awal,” kata Ungkap kepada IGS Berita di Medan, Kamis (30/3).

Maka, lanjut Ungkap, pihaknya akan senantiasa memantau setiap proses yang terjadi, dan aktif menginformasikan berbagai kejanggalan yang muncul kepada lembaga-lembaga berwenang.

“Pembangunan Jalan Balige Bypass, menurut rencananya, adalah solusi untuk mengurai masalah infrastruktur di Kabupaten Tobasa. Kalau di awalnya sudah bermasalah, jangan-jangan yang muncul kemudian bukanlah solusi, melainkan masalah baru,” kata Ungkap.

Pengamatan wartawan, pihak Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan —yang dipimpin Sekretaris Panitia, Ferry Napitupulu— melakukan aanwijzing lapangan bersama para rekanan perusahaan. Mereka sama-sama meneliti kondisi kesiapan lapangan yang hendak dikerjakan.

Pelaksanaan aanwijzing lapangan itu berlangsung lebih dari dua jam, karena harus menelusuri lahan sawah sepanjang dua kilometer yang hendak dijadikan sebagai Jalan Balige Bypass.

Menanggapi keberatan rekanan perusahaan atas permintaan peralatan concrete pump, Ferry Napitupulu mengatakan, hal itu telah menjadi pembahasan saat pelaksanaan aanwijzing kantor sebelumnya.

“Silakan para rekanan perusahaan mengajukan keberatan melalui website Panitia Lelang. Kan bisa dilakukan addendum dokumen lelang,” katanya.

Pernyataan Ferry Napitupulu itu agak bertentangan dengan pandangan Samsul Ramli, S. Sos., Cert. SCM (ITC), Trainer Nasional Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI. Di mata Samsul, tidak ada satu pun pasal dalam peraturan tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa Acara Penjelasan (aanwijzing) adalah ajang musyawarah mufakat antara Pokja dengan penyedia.

“Atas dasar ini, maka pendapat umum yang mengatakan bahwa segala hal yang disampaikan pada Acara Penjelasan berakibat terbentuknya Addendum Dokumen Pemilihan, adalah keliru,” kata Samsul.

Ia mengakui adanya “kebiasaan” yang keliru dalam tahapan ini. Kebiasaan yang keliru ini, lanjut Samsul Ramli, bisa menjadi berbahaya karena akan melahirkan keyakinan di pihak Pokja bahwa bila tidak dipertanyakan dalam Acara Penjelasan maka kesalahan pada Dokumen Pemilihan dianggap tidak masalah.

“Kebiasaan buruk itulah yang kerap memunculkan kalimat putusan dalam jawaban sanggah atau sanggah banding dari pihak Pokja, bahwa… karena hal itu tidak dipertanyakan dalam Acara Penjelasan maka dianggap tidak masalah, seharusnya materi keberatan pada sanggahan disampaikan pada Acara Penjelasan. Itulah yang biasanya dijadikan senjata andalan untuk menolak sanggah atau sanggah banding. Kebiasaan itu jugalah yang selama ini telah mengaburkan esensi dari Acara Penjelasan pada peraturan-peraturan tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Samsul.

Jadi, tambah Samsul, ditanyakan atau tidak pada Acara Penjelasan, “kekeliruan” dalam Dokumen Pemilihan adalah tetap sebuah “kekeliruan”, dan wajib hukumnya bagi Pokja untuk melakukan koreksi.

Rencananya, proyek Pembangunan Jalan Balige Bypass tahap pertama senilai Rp 30 miliar di tahun 2017 ini akan dilaksanakan dengan target panjang jalan sekitar dua kilometer. Secara keseluruhan, Jalan Balige Bypass sendiri nantinya akan mencapai sekitar 10,1 kilometer —mulai dari Desa Lumban Gaol, Baru Ara, Huta Bulu Mejan, Hutagaol Peatalun, Lumban Gorat, Parsuratan, Paindoan, Sianipar Sihail-hail, Sitangkar Nihuta, hingga Desa Hinalang Nababan, Silalahi Pagar Batu, dan Longat. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Tender Jasa Kamtib Pasar Kenari (Jakpus) Gagal, Syarat Janggal akan Dievaluasi Ulang

JAKARTA (IGS BERITA) — Proses lelang Pengadaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Pasar Kenari Jakarta Pusat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *