Jumat , 19 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Abaikan Somasi, PT SJM Segera Dipolisikan

Abaikan Somasi, PT SJM Segera Dipolisikan

JAKARTA (IGS BERITA) — Dianggap mengabaikan surat teguran hukum (somasi), PT Sulung Jaya Mandiri (SJM) —sebuah perusahaan jasa penyewaan mobil yang beralamat di Ruko Crown Blok B Nomor 36 Green Lake City, Jakarta Barat— akan segera dilaporkan salah seorang konsumennya, Tambos Roky, ke Polda Metro Jaya. Rencananya, pelaporan itu akan dilakukan tim kuasa hukum Tambos Roky dari Arnol Sinaga & Associates (ASA) bekerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen Forwamki.

BACA JUGA:

“Kami sudah memberi kesempatan kepada pihak PT SJM selama 7 hari sejak tanggal 12 Juli 2018 untuk memberikan penjelasan sekaligus menjawab somasi yang kami sampaikan. Tapi, ternyata, mereka mengabaikan kesempatan itu. Maka, kami akan melangkah ke tahap lanjutan dari upaya penyelesaian persoalan secara hukum ini, yakni dengan melaporkan dugaan unsur tindak pidananya ke Polda Metro Jaya,” kata Arnol Sinaga, SE., SH., kepada IGS Berita di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Arnol, ada sejumlah unsur tindak pidana yang dilakukan PT SJM terhadap kliennya. Antara lain, dugaan melakukan praktik sebagai lembaga keuangan non-bank secara ilegal, serta transaksi pengalihan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau fidusia tanpa seizin Perusahaan Pembiayaan (leasing).

“Kami akan menghadirkan sejumlah pejabat berwenang, antara lain dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk menjelaskan apakah PT SJM memiliki legalitas untuk melakukan praktik sebagai lembaga keuangan non-bank. Terkait pengalihan objek fidusia secara di bawah tangan, kami menduga PT SJM telah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” kata Arnol.

Pernyataan Arnol Sinaga itu selaras dengan penegasan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Antonius Agus Rahmanto, S. IK, M. Si.

“Dilarang melakukan transaksi jual-beli, sewa, gadai, atau mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau fidusia tanpa seizin Perusahaan Pembiayaan. Sanksi pidana bagi penjual, melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sementara sanksi pidana bagi pembeli adalah melanggar Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Maka, demi keamanan, lengkapilah transaksi Anda dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor),” kata Antonius Agus Rahmanto.

Sementara itu, Direktur Utama PT. SJM, Sutanto Limanto, sebelumnya sempat menyatakan akan membalas somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Tambos Roky.

“Baik, Pak. Nanti kita balas somasinya, Pak,” kata Sutanto Limanto kepada IGS Berita, lewat pesan WhatsApp-nya pada Kamis (12/7/2018).

Namun, hingga hari ini, balasan terhadap somasi tersebut belum juga dilayangkan pihak PT SJM.

IGS Berita mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Sutanto Limanto melalui pesan WhatsApp. Akan tetapi, status pesan WhatsApp dari konfirmasi IGS Berita kepada Sutanto Limanto itu hanya “dibaca”, tanpa balasan. (yhr/ahr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kondisi Gedung Olahraga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, 17/10/2018. (Foto: Suluh Apriyanto/IGSBERITA).*

Tidak Terawat, Begini Kondisi Fasilitas Olahraga Di Pacitan

PACITAN (IGSBERITA) – Dua fasilitas olahraga di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa timur kondisinya kian parah …

Tinggalkan Balasan